ABU DHABI(SI) – Produsen mobil Jepang,Nissan Motor,menyatakan akan melipatgandakan pangsa pasar di kawasan Timur Tengah dengan menawarkan mobil-mobil bertipe kecil yang berharga lebih murah.

Saat ini pangsa pasar Nissan di Timur Tengah masih nomor dua di bawah Toyota. “Saya kira kami jauh dari potensi itu sehingga kami menargetkan pertumbuhan pangsa pasar dua kali lipat di Timur Tengah,”kata Chief Executive Officer (CEO) Renault-Nissan Carlos Ghosn di Abu Dhabi,Minggu (14/2). Dia menambahkan, selama ini salah satu alasan tidak maksimalnya pangsa pasar di kawasan tersebut adalah Nissan tidak memiliki cukup mobil tipe kecil dan murah.

Indonesia menggandeng Mesir melalui Salih Kamil Center for Islamic Economics (SKCIE), Universitas Al-Azhar, bekerja sama mengembangkan ekonomi mikro berbasis syariah.

"Kita akan membangun sinergi, saling berbagi hal-hal yang baik tentang ekonomi mikro syariah," kata Deputi Pengembangan SDM Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Neddy di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, Indonesia pada dasarnya memiliki basis ekonomi syariah yang baik dan bahkan menjadi proyek percontohan bagi negara-negara lain di dunia. Sedangkan Mesir sendiri merupakan negara yang mendasarkan perekonomiannya pada sistem syariah sejak lama.

JAKARTA-–Tingginya pertumbuhan industri keuangan syariah hingga rata-rata 30 persen membutuhkan dukungan tenaga sumber daya manusia yang profesional. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, dalam 20 tahun ke depan diperlukan banyak tenaga kerja islami profesional.

“Untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas masih diperlukan tenaga kerja Islami sebanyak 184.800 orang,” kata Suroso. Jumlah tersebut terdiri dari 8.400 tenaga doktor ilmu ekonomi Islam, 25.200 lulusan magister ekonomi Islam, lulusan sarjana sebanyak 50.400 orang, dan tenaga ahli madya 100.800 orang.

JAKARTA--Pemerintah mempersiapkan penerbitan sukuk berbasis proyek. Proyek-proyek yang dibidik dalam rencana penerbitan sukuk tersebut terutama adalah proyek yang berdampak pada sektor riil.

Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Dahlan Siamat, mengatakan kini rencana tersebut masih dalam proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP). “Setelah final RPP tersebut akan dibahas dalam paripurna eselon I Kementerian Keuangan dan dikirim ke Menteri Keuangan yang selanjutnya akan melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Dahlan kepada Republika, Jumat (12/2).