Oleh: DR. Euis Amalia, M.Ag (Doktor Ekonomi Islam)

Ada yang menyatakan bahwa krisis Dubai baru-baru ini hampir sama dengan kasus Subprime Mortgage: terjadinya gagal bayar (default). Memang benar sama-sama default, namun yang menjadi penyebabnya jelas berbeda. Kalau default-nya Subprime Mortgage terjadi akibat by design oleh spekulan (stake holders) yang berkepentingan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Sementara Dubai Crisis, dalam pandangan penulis mengalami krisis karena salah perhitungan dalam kalkulasi manajemen risiko dan momentum ekonomi dunia yang kebetulan sedang tidak menguntungkan saat itu.

Dubai, layaknya negara-negara timur tengah lainnya kaya akan minyak. Namun demikian, minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu lama-kelamaan akan habis. Dan, kondisi itu konon dialami oleh Dubai. Cadangan minyaknya menipis sehingga pemerintah harus sesegera mungkin menemukan alternatif lain guna menyokong pendapatan negara yang selama ini sangat ditunjang dari kekayaan minyaknya itu.

Akhirnya, pemerintah Dubai memilih untuk membangun surga pariwisata dunia dengan biaya selangit tentunya. Maka, Dubai yang semula kering kerontang sebagaimana lazimnya negara-negara gurun, berhasil disulap menjadi negara indah dengan beberapa landmark bertaraf internasional yang dibangun: Burj Dubai, sebuah bangunan yang memiliki ketinggian 800 meter dan konon dari atasnya pengunjung sampai bisa melihat sisi kelengkungan bumi. The Dubai Mall yang merupakan mall dengan fasilitas dan konsep terbaik di dunia, Pulau Palm buatan yang didirikan dilepas pantai, Al-Burj Al Arab, hotel bintang tujuh pertama di dunia yang ketinggiannya menyamai menara Eiffel di Paris, Prancis. Selain itu, megaproyek yang tak kalah prestisius dan mewah adalah Falconcity of Wonder (FW) yakni sebuah kawasan kota dengan konsep dunia mini yang dibawa ke dalam Dubai.

Maka, ambisi untuk menjadikan Dubai sebagai tujuan pariwisata dunia telah terwujud.

Dibiayai Utang

Dubai, kini memang telah menjadi salah satu negara termegah di dunia. Segenap infrastruktur mewah penunjang yang memanjakan wisatawan asing dan domestik telah dibangun. Namun, ternyata ada ironis dibalik itu semua. Hampir semua pembiayaan megaproyek bernilai utang 80 milyar USD dengan menggunakan instrumen sukuk. Implikasinya, karena dunia tengah dilanda krisis sehingga pengunjung asing tidak sesuai dengan target, disamping itu tenor (jatuh tempo) yang terlampau singkat (3-5 tahun) untuk proyek jangka panjang, akhirnya memaksa Dubai mengajukan permohonan rescheduling (penjadwalan utang kembali) yang tadinya jatuh tempo pada 14 desember 2009 hingga 20 mei 2010.

Salah satu perusahaan berflat merah yang ikut dalam menangani megaproyek Dubai World adalah Nakheel dimana mayoritas skema pembiayaan perusahaan ini berbentuk sukuk negara. Nilai pembiayaan yang ditunda Nakheel hingga 20 mei tahun depan berjumlah 3,5 milyar dollar. Penundaan ini jelas sangat berisiko sehingga tak pelak menurunkan harga sukuk Nakhel menjadi -31,11 persen. Dan, sukuk negatif Nakheel ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu asumsi negatif terhadap nilai sukuk kawasan secara khusus, bahkan perkembangan ekonomi syariah di negara-negara islam dunia lainnya.

Meski demikian, kita beranjak dari data empiris yang menyebutkan bahwa default sukuk Nakheel ini bukan yang pertama terjadi didunia islam global sehingga masih menimbulkan harapan investasi kembali tumbuh di negara-negara islam, khususnya untuk proyek-proyek yang mengandalkan pembiayaan berinstrumenkan sukuk. Mungkin masih ingat, Investment Dar, yang merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Kuwait yang terpaksa harus gagal bayar sejumlah 100 juta dollar. Selain itu, East Cameron Partners (ECP), sebuah perusahaan dibidang eksplorasi minyak di Texxas, AS yang dibiayai sukuk senilai 170 juta dollar juga mengalami gagal bayar.

Skema Sukuk Nakheel

Sukuk Nakheel berbasiskan pada sewa (ijarah) untuk konsep pembiayaannya. Sukuk jelas berbeda dengan obligasi karena pemegang sukuk masih mempunyai hak dalam underlying asset sehingga ketika benar-benar terjadi default si investor masih memiliki jaminan.

Nah, pada struktur sukuk Nakheel ini yang menjadi underwriter-nya adalah Dubai Islamic Bank PJSC dan Barclay Capital dengan masa tenor “hanya” 3 tahun yakni terbit 14 desember 2006 dan jatuh tempo pada 14 desember 2009 dan rate yang diberikan 6,34 persen per tahun.

Dalam prospektusnya disebutkan beberapa risiko sukuk tersebut, misalnya; Dubai World memiliki ketergantungan cukup signifikan kepada Nakheel, Dubai World juga tidak memiliki laporan konsolidasi sehingga laporan keuangan secara umum sebagai holding company yang seharusnya tertata menjadi tidak jelas, sangat mungkin terjadinya ketidak cukupan dana untuk menyelesaikan megaproyek tersebut, terdapat risiko ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan aneka property tersebut, tren ekonomi kawasan dan dunia yang melemah, serta likuiditas sukuk dipasar sekunder.

Jika melihat dari skema diatas terlihat sekali ada beberapa poin ketidaktelitian pihak pengaju sukuk dan investor sendiri. Jelas sekali, baik Dubai World sebagai holding company maupun Nakheel sebagai anak perusahaannya kurang memiliki mekanisme perencanaan dan manajemen keuangan yang sangat baik untuk perusahaan kelas wahid berflat merah. Dimana pada saat terjadi pengajuan, tingkat property-nya baru laku sekitar 12 persen dari total proyek yang akan dijual. Sedangkan proyek pembangunannnya sendiri baru selesai 6 persen. Laporan keuangannya yang dirilis pada 6 bulan pertama tahun 2006 mengalami kerugian -98 AED. Sedangkan pada tahun 2005 sebesar -331,7 juta AED, tahun 2004 sebesar -205,3 juta AED dan tahun 2003 sebesar -62,4 juta AED. Walaupun demikian, jumlah sukuk sebesar 3,52 miliar USFD pada dasarnya relatif kecil bila dibandingkan dengan modal Nakheel yang sebesar sekitar 18 miliar USD,  sehingga masih dapat dikatakan wajar jumlah nominal sukuk yang dikeluarkan.

Dampak dan Pelajaran

Meski Indonesia tidak terkait secara langsung dengan dampak krisis di Dubai, tapi sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia yang juga menggunakan sukuk sebagai salah satu instrumen ekonominya, tetap saja Indonesia akan terpengaruh dari segi propektifnya. Selain itu, kondisi gagal bayar ini akan berdampak kepada semakin mahalnya biaya penerbitan surat utang negara-negara berkembang (emerging market) sebab perhitungan premi risiko pada harga surat utang semakin tinggi.

Namun, kita tetap bisa memetik pelajaran yang bisa diambil dari krisis Dubai yakni ketelitian, kecermatan serta tetap memegang esensi ekonomi syariah sebagai landasan fundamen dalam berlaku ekonomi menjadi sangat penting untuk diuji. Target pemerintah pada 2010 dengan mematok angka 14 trilyun pembiayaan sukuk harus benar-benar dikawal supaya jangan hanya mengejar nilai kuantitatif semata sementara kualitas sukuk dinafikan. Beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya dengan secermat mungkin memperhitungkan prospek ekonomi nasional, kawasan dan global kedepan akan seperti apa sehingga bisa melihat jenis proyek apa yang sesuai untuk dibiayai sukuk. Sementara itu, pemantapan sendi-sendi ekonomi syariah oleh stake holders baik dalam berupa kebijakan maupun fasilitas lainnya juga menjadi faktor penunjang yang tak kalah pentingnya. Wallahu’alam.

Comments (0) >>

Write comment

Name

Email

Website

Title

Comment

Add Comment