JAKARTA--Kompetensi penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dipertanyakan. Sidang terkait uji materi tentang hal tersebut, digelar Senin (01/03) pagi di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan resume perkara dari Mahkamah Konstitusi, peraturan yang akan diuji adalah Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut pemohon, Dadan Muttaqien, penjelasan pasal 55 ayat (2) huruf d, UU Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum. Lalu dalam penjelasan pasal 59 ayat (1) dan (3) di UU Nomor 48 Tahun 2009, ditegaskan bahwa putusan arbitrase (dalam hal arbitrase syariah) dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Melihat kondisi ini, pemohon, merasa adanya dualisme dalam menangani permasalahan perbankan syariah. Karena kompetensi peradilannya ada di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Lalu dalam penjelasan pasal 59 ayat (1) dan (3) UU Nomor 48 Tahun 2009, tampak bahwa ada indikasi menghapus kewenangan peradilan agama dalam penanganan perkara sengketa ekonomi syariah. Penanganan dialihkan ke peradilan umum.

Hal-hal tersebut, menurut pemohon bertentangan dengan UUD 1945 terutama pada pasal 24B ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang kekuasaan Kehakiman. Serta pada 28D ayat (1) tentang jaminan di hadapan hukum.

Sumber:www.republika.co.id/berita/105195/kompetensi-penangan-sengketa-ekonomi-syariah-dipertanyakan

Comments (0) >>

Write comment

Name

Email

Website

Title

Comment

Add Comment